KOMUNIKASI DAN POLITIK

KOMUNIKASI DAN POLITIK

A. Antara Komunikasi Politik Dan Politik Komunikasi

Sebelum membahas bagaimana komunikasi politik dan politik komunikasi, sebaiknya perlu diungkap dahulu apa yang dimaksud politik itu ?
Secara etimologis politik berasal dari Bahasa Yunani : polis artinya negara kota, kemudian kata polis diturunkan menjadi kata polities yang berarti warga negara dan kata politikos sebagai kata sifat dari polities.
Untuk masa kini istilah politik terdapat 2 pengertian :
• Istilah politik sebagai ilmu, disebut politik episteme atau politik saja.
• Istilah politik sebagai kemahiran politik/kegiatan politik disebut politik techne atau dikenal politik praktis.
Mirriam Budihardjo mendefinisikan bahwa : “Politik sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menentukan tujuan-tujuan dari sistem politik dan melaksanakan tujuan-tujuan itu”.
Berikutnya definisi dari Joyce Mitchell lebih menekankan inti dari politik adalah pengambilan keputusan, seperti berikut : “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya”.
Sedangkan Harold D. Lasswell memandang politik dari unsur pembagian, bahwa : “Politik itu adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana”.
Pendapat Lasswell tersebut merupakan hakekat sebenarnya dalam kehidupan politik, yaitu :
• masalah siapa, disini dapat perseorangan sebagai figur/tokoh, kelompok, atau golongan.
• mendapat apa, dalam hal ini bisa mendapatkan kekuasaan kalau berhasil memenangkan persaingan, atau dapat juga kalah klau tidak menang dalam persaingan hingga menjadi oposisi.
• kapan, berkaitan dengan periodesasi berlangsungnya suatu kekuasaan.
• bagaimana, masalah ini tergantung pada penafsiran politik itu sendiri.

Dalam politik episteme bagaimana dalam mencapai tujuan memenangkan kekuasaan itu memperhatikan kaidah dan prosedural manajemen yang rasional dan memperhatikan norma dan etika moral yang berlaku.
Sedang dalam politik techne atau politik praktis dalam bagaimana mencapai tujuan itu tidak memperhatikan kaidah dan prosedural serta norma dan etika moral sehingga bersifat irrasional (atau juga licik).
Dalam kehidupan negara, kegiatan politik negara merupakan suatu sistem politik. Sistem politik dalam negara terbagai dalam dua lapisan unsur / lapisan suasana kehidupan politik :

The Gonernmental Political Sphere (suasana kehidupan kehidupan politik pemerintahan) atau disebut juga “bangunan atas” sistem politik, dikenal dengan Suprastruktur Politik , disini terdapat lembaga-lembaga negara yang berperan penting dalam proses politik pemerintahan. Di Indonesia yang termasuk suprastruktur politik adalah : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Presiden (berikut kabinetnya), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi.

The Socio Political Sphere (suasana kehidupan politik rakyat) atau disebut Infrastruktur Politik, yaitu “bangunan bawah” kehidupan politik, merupakan kekuatan sosial politik masyarakat, meliputi :

Interst Group (golongan kepentingan, yaitu organisasi kemasyarakatan (ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Plesure Group (golongan penekan) seseorang atau kelompok yang mempengaruhi kebijakan pemerintah supaya menguntungkan pihaknya, misalnya pengusaha, lembaga internasional atau negara asing.

Pers / Media Massa

Figur Politik (tokoh politik) yaitu tokoh-tokoh masyarakat, termasuk tokoh partai, yang dapat mempengaruhi rakyat maupun pemerintah.

Partai Politik
Menurut Sigmund Newmann bahwa : “Partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan suatu golongan atas golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda”.
Fungsi partai politik dalam negara demokratis ada empat, yaitu :

Sarana Komunikasi Politik :
Upper Communication, membawa dan menyalurkan kehendak dan aspirasi rakyat untuk diwujudkan dalam kebijakan negara.
Down Communication, penghubung antara pemerintah dengan rakyat, memberikan penerangan pada masyarakat sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran pendapat masyarakat, serta membentuk opini publik.
Sarana Sosialisasi Politik Sosialisasi politik adalah proses seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap gejala yang berlaku dalam masyarakat.
Sarana Rekuitment Politik (sarana pengangkatan anggota), yaitu mencari dan mengajak orang berbakat untuk menjadi pangurus partai.
Sarana Pengatur Konflik, yaitu mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat diantara golongan/kelompok masyarakat yang dapat mengakibatkan terjadi konflik dalam masyarakat.
Dengan demikian betapa pentingnya komunikasi dalam politik, selain sebagai salah satu fungsi dari partai, juga semua proses dalam sistem politik menggunakan teknik dan strategi komunikasi.
Komunikasi politik adalah komunikasi atau kegaiatan yang dianggap politis atas dasar konsekuensi-konsekuensi aktual dan potensial, yang menata perilaku manusia dalam kondisi konflik.
Politik komunikasi adalah suatu strategi komunikasi yang dipergunakan dalam mengendalikan perubahan sosial (social change), revolusi sosial (social revolution), dan revolusi politik (political revolution).
Pengertian secara fungsional perkataan “politik” dalam politik komunikasi menunjukkan proses perumusan kebijakan disertai pelaksanaannya bagi masyarakat (designates the process by which policies are made ang carried out for a society).

Lord Windlesham dalam buku What Is Political Communication menyatakan bahwa :
“Political Communication is the deliberate pasing of a political message by a sender to a receiver with the intention of making the receiver behave in a way that might not otherwise have done (Komunikasi politik adalah suatu penyampaian pesan politik yang secara sengaja dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dengan tujuan membuat komunikan berperilaku tertentu).”



Selanjutnya Windlesham menyebutkan bahwa sebelum pesan politik dapat direkontruksikan untuk disampaikan kepada komunikan dengan tujuan mempengaruhinya, di situ harus terdapat keputusan politik yang harus dirumuskan berdasarkan berbagai pertimbangan. Sedangkan kalau menurut Sanders dan Kaid menyatakan bahwa komunikasi politik harus intentionally persuasive.
Dengan demikian Sanders, Kaid, dan Windlesham menekankan pengertian komunikasi politik pada tujuan. Sedangkan Dan Nimo dalam buku Political Communication and Public Opinion in America menekankan pada efek yang muncul pada komunikasi sebagai akibat dari penyampaian suatu pesan.

Menurut tingkatan derajatnya efek komunikasi terdiri dari tiga jenis :
Efek kognitif. Sebuah pesan yang menimbulkan efek kognitif pada komunikan, telah berhasil membuat komunikan mengerti, sehingga menjadi suatu informasi atau pengetahuan bagi komunikan.
Efek afektif. Sebuah pesan selain membaut komunikan mengerti, tetapi juga membuat lubuk hati komunikan tersentuh sehingga menimbulkan perasaan tertentu padanya, seperti merasa iba, marah, takut, khawatir. Sedih, benci, penasaran, gembira, bahagia, dan sebagainya.
Efek behavioral. Pesan komunikasi tadi bukan saja berhasil membuat komunikan mengerti disertai perasaan tertentu, tetapi juga membuat komunikan melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Tidakan dapat berupa kegiatan positif konstruktif atau juga tindakan negatif destruktif.
Tidakan positif konstruktif dan tindakan negatif destruktif apabila menyangjut penomena sosial merupakan tindak lanjut dari opini publik.

Miriam D. Irish dan James W. Protho menyebutkan bahwa opini publik sebagai the expression of attitudes on social issue. Opini publik terjadi apabila sejumlah orang dalam masyarakat terlibat dalam suatu pergunjingan mengenai suatu masalah bersifat kontrovesial (ada yang pro dan ada yang kontra).

Menurut John Locke bahwa umum dalam Public Opinion adalah :
individu yang mengambil keputusannya berdasarkan diskusi
karena keinginannya mencapai harmoni dengan sendirinya akan mencapai persesuaian paham. persesuaian mudah dicapai karena orang berpegang pada rasio. Dalam kehidupan politik menunjukkan bahwa seorang pemimpin politik adalah orang yang memiliki kemampuan memobilisasi opini publik. Sedangkan kegiatan memobilisasi opini publik adalah komunikasi.
Opini publik sangat penting dalam kegiatan komunikasi politik. Hadley Cantril dalam buku Gauging Public Opinion menamakan bahwa Some Law of Public Opinion menyatakanh bahwa :
• “Opini tidak menetap lama, kecuali jika khalayak merasa bahwa kepentingan pribadinya benar-benar tersangkut, atau apabila opini yang dibangkitkan dengan kata-kata diperkuat oleh peristiwa-peristiwa.
• Suatu perisiwa yang luar biasa dapat menggeser opini publik sesaat dari ekstremitas yang satu ke ekstremitas lain; opini publik itu tidak akan mapan, kecuali kalau implikasi-implikasi peristiwa tersebut menunjukkan beberapa perspektif. - ......”

Sejalan dengan pendapat di atas, Ferdinand Tonnies mengklasifikasikan opini publik berdasarkan sifatnya :
• Opini publik bersifat luftartin, opini publik bagaikan uap yang dalam perkembangannya masih mencari bentuk maka olek komunikator politik dapat dengan mudah dibawa ke arah yang dikehendaki.
• Opini publik bersifat fluassig, opini publik bagaikan air yang tentu sudah mempunyai bentuk tetapi dapat diubah seperti mengalirkan air.
• Opini publik bersifat festig, opini publik yang kukuh seperti benteng

Walaupun opini publik yang kukuh itu kuat tetapi dapat juga dibuyarkan dengan teknik komunikasi persuasif. Seperti pada tahun 1960-an PKI telah melancarkan operasionalisasi komunikasi politik telah menghancurkan kekukuhan dua perwira tinggi menjadi anteknya melalui teknik persuasi antarpesona dengan anjang sana terus menerus.

Dengan kenyataan bahwa opini publik yang kukuh pun dapat hancur, maka Joseph A. Devito dalam buku Communicologi : An Introduction to the Study of Communication menyatakan bahwa komunikasi selalu berlangsung dalam konteks situsional yang paling sedikit terdiri dari empat dimensi, yaitu dimensi fisik, psikologis, sosial, dan temporal.

Tujuan dari komunikasi politik adalah bermuara pada kesadaran akan pentingnya pembangunan politik dalam rangka mewujudkan stabilitas politik. Pembangunan politik merupakan proses sosialisasi politik dan pendidikan politik secara konsepsional integral untuk menciptakan masyarakat yang berkesadaran politik, sehingga menjadi “stratum politik” tidak lagi terjadi “stratum apolitik”, yang pada tahap kelanjutannya menjadi masyarakat yang berbudaya politik. Rakyat yang berbudaya politik akan memahami dan melaksanakan hak dan kewaibannya sebagai warga negara.